Wali Kota Mas Ibin Salurkan BLT DBHCHT: Apresiasi untuk Pekerja Pabrik Rokok Kota Blitar

JATIMTIMES - Suasana di Kantor PT HM Sampoerna tampak berbeda pagi itu. Deretan pekerja pabrik rokok berkumpul; sebagian mengenakan seragam kerja, sementara yang lain masih menyisakan aroma tembakau dari tangan-tangan terampil mereka. 

Di tengah keramaian tersebut, Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin yang akrab disapa Mas Ibin hadir secara langsung untuk menyerahkan secara simbolis Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 11 April 2025.

Baca Juga : Tarik Minat Baca, 900 Perpustakaan di Surabaya Bakal Distandarisasi

Program ini bukan sekadar bantuan. Bagi Mas Ibin, penyaluran BLT DBHCHT merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras para pekerja pabrik rokok yang selama ini menjadi tulang punggung sektor padat karya di Kota Blitar. Ia menegaskan bahwa keberadaan industri rokok, khususnya pabrik linting seperti HM Sampoerna, berkontribusi signifikan dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Kami menyadari bahwa pekerja di sektor ini memiliki peran vital. Bantuan ini adalah wujud kehadiran negara, lewat pemerintah kota, dalam mendukung kesejahteraan mereka,” ujar Mas Ibin dalam sambutan yang disampaikannya dengan nada hangat namun tegas.

Tahun ini, tercatat sebanyak 915 pekerja pabrik rokok yang menerima bantuan dengan nilai Rp 200.000 per bulan. Bantuan itu akan diberikan selama sepuluh bulan, terhitung mulai Februari hingga November 2025. Meskipun nominalnya tidak besar, bagi para penerima, dana ini diharapkan bisa menjadi penopang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, terlebih di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.

Kepala Dinas Sosial Kota Blitar, Sad Sasminarti, menjelaskan bahwa proses pendataan dilakukan secara cermat dan transparan. Penerima bantuan harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya berstatus sebagai warga Kota Blitar yang bekerja di pabrik rokok, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah kota. Selain itu, mereka diwajibkan memiliki rekening di bank penyalur yang telah ditentukan, serta tercantum dalam daftar penerima yang diusulkan oleh pihak pabrik tempat mereka bekerja.

“Validasi data menjadi poin penting. Kami tidak ingin ada yang tercecer atau tidak tepat sasaran,” ungkapnya sembari menyebut bahwa koordinasi dengan pihak perusahaan berjalan cukup lancar.

PT HM Sampoerna sebagai salah satu mitra strategis dalam program ini menyambut baik langkah pemerintah...

Baca Selengkapnya