Target 2025, Bupati Blitar Genjot Pembebasan Lahan JLS

JATIMTIMES - Proyek strategis nasional Jalur Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Blitar memasuki fase krusial. Pemerintah Kabupaten Blitar menargetkan pembebasan lahan rampung tahun ini, memastikan tidak ada hambatan bagi konstruksi yang dijadwalkan mulai November 2025.

Bupati Blitar, Rijanto, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian lahan yang masih tertahan, khususnya di titik Desa Tulungrejo, Kecamatan Wates. Saat melakukan monitoring ke lokasi pada Kamis, 13 Maret 2025, bersama Wakil Bupati Beky Herdihansah dan perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), ia menyampaikan pentingnya kerja sama semua pihak agar proyek ini tidak terhambat.

Baca Juga : Akhirnya, DPRD Jombang Wujudkan Raperda PPA Korban Kekerasan

“Pembebasan lahan untuk proyek JLS harus selesai pada 2025. Ini program strategis nasional yang harus kita dukung bersama,” ujar Rijanto. Ia menambahkan, pemerintah daerah akan segera melakukan pendekatan intensif dengan pemilik lahan.

Setelah Lebaran 2025, Pemkab Blitar telah menjadwalkan pertemuan dengan warga pemilik tanah. Dalam pertemuan ini, tim akan membahas skema pembebasan lahan, termasuk mekanisme ganti rugi yang sesuai dengan regulasi. Rijanto menekankan bahwa pendekatan persuasif menjadi kunci utama dalam mempercepat proses tersebut.

“Kami ingin memastikan semua pihak mendapat kejelasan. Masyarakat harus paham bahwa proyek ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga peluang ekonomi jangka panjang,” tambahnya.

Proyek JLS merupakan bagian dari konektivitas jalur selatan Pulau Jawa yang akan membuka akses ekonomi baru bagi daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pansela 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali, Leo Aditya Mahardika, mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Blitar dalam mendukung percepatan proyek ini.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BPN agar pembebasan lahan berjalan lancar. Dengan dukungan penuh dari Bupati, kami berharap proses ini bisa segera dituntaskan sehingga tidak ada kendala dalam konstruksi,” ujarnya.

Leo mengungkapkan bahwa percepatan pembebasan lahan di Kecamatan Wates menjadi prioritas utama. Dari total 52 bidang tanah yang masih dalam proses, pemerintah menargetkan penyelesaian pada Mei dan Juni 2025...

Baca Selengkapnya