Ninik Rijanto Resmi Menjabat Ketua Dekranasda Kabupaten Blitar, DPRD Dorong Sinergi untuk Penguatan Ekonomi Lokal

JATIMTIMES – Langkah baru bagi pemberdayaan ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar dimulai dengan pelantikan Ninik Rijanto sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Blitar periode 2025-2030. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Gedung Grahadi, Surabaya, pada Jumat (7/3/2025), dipimpin langsung oleh Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Dardak.

Pelantikan ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, selaku Pembina Dekranasda Jatim, serta Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan pentingnya peran Dekranasda dalam memperkuat ekonomi daerah. Ia mengajak seluruh Ketua Dekranasda kabupaten/kota untuk lebih aktif dalam mendukung UMKM, terutama di sektor kerajinan dan ekonomi kreatif.

Baca Juga : Tinjau TPA Benowo Surabaya, Menteri PU Dorong Swasta Investasi PLTSa

"Ketua Dekranasda di daerah harus menjadi motor penggerak yang mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal," ujarnya.

Sejalan dengan itu, Arumi Bachsin Dardak menyoroti urgensi pemanfaatan media digital dalam mempromosikan produk lokal. Menurutnya, pemasaran berbasis teknologi menjadi kunci bagi pelaku industri kreatif agar dapat menembus pasar yang lebih luas.

"Dengan pemasaran yang tepat dan strategi digital yang baik, produk kerajinan yang unik dari daerah bisa bersaing, bahkan hingga ke tingkat nasional dan internasional," kata Arumi.

Pelantikan Ninik Rijanto sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Blitar turut mendapat respons positif dari jajaran DPRD Kabupaten Blitar. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita, menilai bahwa kepemimpinan Dekranasda ke depan harus lebih proaktif dalam membangun ekosistem industri kreatif di Blitar.

"Kami di DPRD siap mendorong sinergi antara Dekranasda, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM. Daya saing ekonomi Kabupaten Blitar harus terus ditingkatkan, terutama dengan memaksimalkan potensi lokal yang selama ini belum tergarap optimal," ujarnya.

Susi menambahkan, salah satu tantangan utama yang dihadapi sektor kerajinan di Blitar adalah akses pasar yang masih terbatas. Oleh karena itu, DPRD akan mengawal kebijakan yang mendukung penguatan jejaring pemasaran, baik melalui platform digital maupun kerja sama dengan sektor swasta.

"Kita tidak bisa hanya bergantung pada pola pemasaran konvensional. Harus ada strategi yang lebih progresif, seperti digitalisasi produk dan kolaborasi lintas sektor," imbuhnya...

Baca Selengkapnya