Sertijab Bupati Blitar: Awal Baru Menuju Blitar Berdaya dan Berjaya

JATIMTIMES – Sebuah tonggak baru dalam kepemimpinan Kabupaten Blitar resmi dimulai. Selasa (4/3/2025), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna di Graha Paripurna DPRD, menandai serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Blitar masa jabatan 2025-2030.

Dalam forum ini, Bupati Blitar Drs. Rijanto menyampaikan pidato perdananya, menegaskan komitmen membawa Kabupaten Blitar ke era kejayaan.

Baca Juga : Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Wali Kota Malang Optimis Temukan Solusi Tahun Ini

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, yang memimpin rapat, menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun daerah. Ia menyoroti bahwa keberhasilan pemerintahan daerah tidak hanya bergantung pada kepala daerah, tetapi juga pada kolaborasi yang solid dengan DPRD.

“Sebagai lembaga legislatif, kami berharap Bupati dan Wakil Bupati mampu menjalin kerja sama yang harmonis dengan DPRD. Ini bukan sekadar seremonial, tetapi fondasi utama dalam pemerintahan yang efektif,” ujar Supriadi.

Dalam Rapat Paripurna yang dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, suasana penuh harapan terasa. Tak hanya momentum peralihan kepemimpinan, agenda ini juga menjadi panggung bagi visi besar yang akan menuntun Kabupaten Blitar lima tahun ke depan.

Dalam pidatonya, Bupati Blitar Rijanto memaparkan visi dan misinya di bawah tema besar: Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya. Lebih dari sekadar slogan, visi ini dimaksudkan untuk mengangkat kembali reputasi Blitar agar kembali “kawentar” di tingkat lokal, nasional, hingga internasional.

Empat pilar utama menjadi strategi kepemimpinannya. Pertama, membangun SDM unggul dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama guna menciptakan generasi muda yang siap menyongsong Indonesia Emas. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pembangunan infrastruktur yang kokoh, ramah lingkungan, dan mendukung dunia usaha sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Ketiga, reformasi birokrasi dengan menekankan digitalisasi layanan publik sebagai langkah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keempat, menjaga stabilitas sosial dengan menegakkan ketertiban, ketentraman, serta kebebasan beragama sebagai fondasi dalam kehidupan bermasyarakat...

Baca Selengkapnya