Serapan Anggaran Belanja Daerah Pemkot Batu Masih Rendah, Baru 26 Persen hingga Pertengahan Tahun

JATIMTIMES - Hingga pertengahan tahun 2025, realisasi serapan anggaran Pemkot Batu masih rendah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti serapan anggaran untuk belanja daerah baru 26 persen. Yang mana, mayoritas masih didominasi belanja rutin pegawai.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Batu Amira Ghaida Dayanara. Merespon Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, pihaknya mendorong penambahan alokasi anggaran agar dipastikan membawa kesejahteraan rakyat.

Baca Juga : Zodiak Paling Cuan 11 Juli 2025: Ramalan Keuangan Lengkap Aries hingga Virgo

"Menurut kami, perubahan APBD tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan sekedar ada pergeseran alokasi, tapi menjadi momentum strategis memperbaiki arah pembangunan," kata Amira, belum lama ini.

Ia mempertanyakan rendahnya tingkat serapan belanja daerah di semester pertama tahun anggaran 2025. Dari total target belanja Rp1,23 triliun, baru sekitar 26 persen yang terealisasi, dengan nilai sekitar Rp328,3 miliar.

Dari angka tersebut hampir setengahnya untuk belanja rutin kepegawaian, yakni Rp177,6 miliar. Sementara belanja barang dan jasa, yang lebih berdampak langsung pada masyarakat, masih berkutat di angka Rp105,6 miliar dari target Rp468,4 miliar.

"Hal ini mencerminkan kinerja SKPD tidak sehat. Bagaimana mungkin perencanaan matang tidak berbanding lurus dengan pelaksanaan? Ini saya kira perlu ada evaluasi menyeluruh," tambahnya.

Pihaknya juga mempertanyakan capaian pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2025. Di mana telah ditetapkan target sebesar Rp323,47 miliar. Ia meminta ada langkah konkret yang akan ditempuh untuk mengoptimalkan pendapatan di sisa tahun anggaran.

"Dibutuhkan inovasi berkelanjutan dan sistem pengelolaan yang paten agar PAD bisa meningkat dengan data yang akuntabel, bukan sekadar target di atas kertas," tutur dia.

Dirinya menekankan agar program-program tidak hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Harus jelas dari perencanaan, analisa dan bisa dirasakan masyarakat. "Jangan sampai jadi tumpukan Silpa di akhir tahun," ucap Amira.

Baca Juga : Baca Selengkapnya