Semua Fraksi DPRD Setujui Laporan APBD 2024, Tapi Banyak Catatan Kritis

JATIMTIMES - DPRD Kota Malang resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan menjadi Perda. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kota Malang Selasa (8/7/2025).

Meski disetujui seluruh fraksi, pembahasan Ranperda ini dipenuhi berbagai catatan kritis dari wakil rakyat. Mulai dari persoalan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga perencanaan anggaran yang belum optimal, menjadi sorotan utama dalam forum tersebut.

Fraksi NasDem-PSI: Evaluasi Harus Berdampak Nyata

Baca Juga : Makeup dan Softlens: Mana Duluan? Simak Tips Penggunaan yang Benar

Ketua Fraksi NasDem-PSI, Dito Arief Nurakhmadi, menilai bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Bukan hanya soal hitung-hitungan anggaran, tapi juga dampak riil ke masyarakat.

“Evaluasi ini harus memberi output dan dampak nyata, serta menjadi dasar perumusan kebijakan ke depan. APBD Kota Malang harus semakin sehat secara fiskal, mandiri, efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mengatasi persoalan daerah,” tegas Dito.

Dito juga menyoroti pencapaian PAD yang hanya sebesar 87,59 persen. Dalam hal ini juga mendorong Pemkot untuk lebih serius menggali potensi daerah secara komprehensif. 

PDIP Dorong Belanja Modal Ditingkatkan

Sementara itu, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Agoes Marhaenta, menekankan pentingnya peningkatan belanja modal. Hal itu agar pembangunan lebih terasa manfaatnya.

“Pemkot perlu menetapkan belanja modal sebesar 10–15 persen dari total belanja daerah. Harus ada efisiensi anggaran secara berkala agar belanja benar-benar menyentuh yang prioritas,” ujar Agoes.

Golkar Apresiasi Realisasi, Tapi Infrastruktur Masih Harus Dibenahi

Fraksi Golkar, lewat juru bicaranya Eddy Widjanarko, mengapresiasi capaian pendapatan yang melebihi target, yakni 101,63 persen, serta belanja daerah sebesar 93,70 persen. Namun demikian, mereka tetap memberi sejumlah catatan penting.

“Kami minta perhatian terhadap infrastruktur, pengendalian pembangunan vertikal, penguatan UMKM, peningkatan investasi, dan kualitas pendidikan,” ujar Eddy...

Baca Selengkapnya