DPRD Jatim Ramai-ramai Soroti Tingginya Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah

JATIMTIMES - Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) ramai-ramai menyoroti tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah di Jatim. Hal ini tertuang dalam pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2025-2029.

Juru bicara (jubir) Fraksi PDIP Yordan M Batara-Goa berpandangan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan lima tahunan. Melainkan instrumen politik kebijakan daerah yang sangat menentukan arah prioritas pembangunan.

Baca Juga : Sopir Angkot Khawatir Kalah Bersaing, Wali Kota Batu Pastikan Operasional Trans Jatim Tak Saingi Angkot

Ia menjelaskan, RPJMD memuat proyeksi fiskal, target indikator makro sosial ekonomi, serta program prioritas yang akan membentuk fondasi kesejahteraan rakyat dan daya saing daerah. Karena itu, menurutnya penting bagi seluruh fraksi di DPRD untuk memastikan dokumen tersebut benar-benar menjawab persoalan nyata rakyat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

"Terlebih, jika merujuk data BPS Jawa Timur Maret 2024, masih terdapat 9,79 persen penduduk miskin atau setara 3,98 juta jiwa, di mana ketimpangan antarwilayah juga masih cukup tajam dengan rasio gini sebesar 0,375. Angka yang di atas rerata nasional," ungkapnya.

Dikatakannya, dalam hal percepatan pengurangan kemiskinan, Pansus RPJMD sejalan dengan Fraksi PDIP yang sejak awal menyoroti kemiskinan ekstrem di kawasan Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi. Data BPS Jatim Maret 2024 mencatat angka kemiskinan pedesaan mencapai 13,12 persen, jauh di atas rerata provinsi yang hanya 10,13 persen.

"Karena itu, Pansus merekomendasikan adanya kebijakan afirmasi spasial berbasis wilayah, ditopang dengan sistem perlindungan sosial adaptif dan data terpadu. Fraksi PDIP menilai langkah ini sangat penting sebagai koreksi atas kebijakan sektoral yang selama ini masih abai terhadap disparitas spasial," urainya.

Yordan menambahkan, Fraksi PDIP mengapresiasi rekomendasi Pansus agar penganggaran berbasis money follow program diterapkan secara konsisten. Selama ini, penganggaran daerah sering kali lebih menekankan pemerataan administratif antardaerah ketimbang alokasi berdasarkan dampak prioritas program. 

"Dengan menerapkan prinsip ini, belanja daerah akan lebih terarah pada program strategis yang berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan wilayah...

Baca Selengkapnya