Nawa Bhakti Satya Harus Membumi, Fraksi PKS DPRD Jatim Usul Raperda Ketahanan Keluarga

JATIMTIMES - Fraksi Partai Keadian Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memiliki sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2025- 2029. Ketahanan keluarga menjadi salah satu isu yang disorot.

"Terhadap isu ketahanan keluarga, Fraksi PKS mengapresiasi Saudari Gubernur yang memasukkan isu ketahanan keluarga dalam penyusunan RPJMD 2025-2030," ungkap Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKS DPRD Jatim Agus Cahyono dalam rapat paripurna, Senin (7/7/2025).

Baca Juga : RPJMD 2024-2029 Disetujui, Khofifah: Ini Pedoman Utama untuk Perangkat Daerah

Fraksi PKS juga mendorong agar Pemprov Jatim bersama DPRD melakukan perencanaan dan pembahasan raperda ketahanan keluarga. Raperda tersebut sebagai payung hukum dalam pembangunan peningkatan ketahanan keluarga, agar dapat berlangsung secara berkelanjutan dan dapat dilaksanakan secara komprehensif oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

"Raperda ketahanan keluarga tersebut juga sejalan dengan raperda perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam rangka pencapaian berbagai indeks pembangunan keluarga dan perlindungan terhadap anak dan perempuan," jelasnya.

Pihaknya juga menekankan antisipasi penggunaan indeks pembangunan keluarga berkualitas, sebagaimana amanat RPJPN 2025-2045. Kemudian, Fraksi PKS mendorong adanya kajian terhadap penambahan/perluasan indeks ketahanan keluarga di Provinsi Jatim dalam misi, sasaran dan program kerja RPJMD. 

Agus Cahyono menambahkan, Pemprov Jatim juga perlu meningkatkan program dan kegiatan dalam upaya mendukung perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Juga pembinaan, perluasan dan fasilitasi permodalan dan kewirausahaan (entrepreunership) terhadap pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) berbasis keluarga yang ada di desa/kelurahan.   

Lalu, Pemprov dinilai perlu meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan perguruan tinggi, pemerintah pusat, organisasi masyarakat sipil, pemuka agama, pesantren dan asosiasi profesi terkait, dalam implemetasi misi, sasaran dan program RPJMD yang terkait dengan ketahanan keluarga

Sementara itu, terhadap indikator kinerja utama (IKU) indeks pembangunan manusia (IPM), Fraksi PKS berpendapat agar Pemerintah Provinsi Jatim menyiapkan langkah antisipasi ketika penggunaan indeks modal manusia (IMM) diterapkan secara nasional oleh pemerintah pusat yang juga amanat dari RPJMN 2025-2029...

Baca Selengkapnya