Wali Kota Kediri Paparkan 5 Isu Strategis, Visi Misi Mapan Serta Sampaikan Tema Pembangunan 2026

JATIMTIMES - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memaparkan 5 Isu Strategis, Visi Misi Mapan, Sapta Cita, serta Tema Pembangunan Kota Kediri tahun 2026. Paparan itu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri tahun 2026 di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri, Rabu (12/3/25). 

Musrenbang RKPD Kota Kediri ini diselenggarakan bersamaan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029. 

Baca Juga : Telusuri Jalur Pembangunan Drainase di Suhat, Wali Kota Malang Temukan Banyak Titik Buntu

Pada kesempatan ini, Mbak Wali menegaskan bahwa di tahun 2026 mendatang merupakan tahun pertama pembangunan dengan seluruh kebijakan yang telah dirancang untuk mewujudkan visi misi Mapan. Masukan, saran dan usulan yang telah masuk merupakan kontribusi yang bagus untuk pembangunan Kota Kediri hingga 5 tahun ke depan. Pada penyusunan dokumen perencanaan tahun 2026, ada 5 isu strategis yang diangkat.

"Untuk isu pertama, kualitas sumber daya manusia dan perlindungan perempuan dan anak. Karena masih terdapat ketimpangan akses layanan baik kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Isu kedua, transformasi ekonomi dan penguatan investasi. Jadi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri didominasi oleh industri pengolahan. Industri pengolahan ini ada sekitar 79,99%, sehingga perlu adanya diversifikasi ekonomi. Isu ketiga, peningkatan infrastruktur lingkungan dan kota berkelanjutan. Isunya yaitu tidak selaras antara rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan sehingga perlu adanya pengembangan dengan konsep smart city," ungkapnya.

Isu keempat, adanya persampahan dan mitigasi bencana. Jadi terkait dengan persampahan kapasitas TPA sudah semakin terbatas. Tak hanya itu, tingkat daur ulang juga masih rendah, sehingga perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dan perlu adanya peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang pemilahan dan pengolahan sampah. 

Terakhir isu kelima, adanya pemantapan tata kelola pemerintahan atau good governance.Maksudnya dalam pemerintahan perlu adanya partisipasi masyarakat di setiap pengambilan keputusan, penggunaan anggaran juga harus efektif dan efisien. Serta perlu adanya akuntabilitas dan transparansi sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus memperhatikan peraturan yang berlaku...

Baca Selengkapnya