Menakar Arah Pembangunan Blitar: DPRD Sampaikan Pokok-Pokok Pikiran untuk RKPD 2026

JATIMTIMES – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD di Graha Paripurna DPRD, Selasa (11/3/2025) malam. Dalam forum tersebut, parlemen daerah menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan pembangunan yang lebih terarah.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, memimpin jalannya rapat didampingi Wakil Ketua I M. Rifa’i dan Wakil Ketua III Susi Narulita KD. Hadir pula Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, M.M., Wakil Bupati Beky Herdihansah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga : Peresmian RSUD Ngantang oleh Bupati Malang Tuai Apresiasi, Puguh DPRD Jatim: Jawaban Atas Disparitas

Dalam sambutannya, Supriadi menegaskan bahwa penyampaian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. 

Ia menjelaskan bahwa dokumen ini merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat selama masa reses serta berbagai forum diskusi. "Pokir DPRD menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Dengan adanya dokumen ini, kita memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat," kata Supriadi.

Laporan Pokir DPRD yang dibacakan oleh juru bicara Nasikhah menyoroti tiga aspek utama pembangunan di Kabupaten Blitar: peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis pertanian dan industri pengolahan, serta percepatan reformasi tata kelola pemerintahan.

Menurut Nasikhah, pembangunan SDM menjadi agenda prioritas guna menciptakan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Ia menyebutkan bahwa penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi akan menjadi bagian penting dalam strategi ini. 

"Investasi dalam SDM adalah kunci agar Kabupaten Blitar mampu bersaing. Program beasiswa, peningkatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan pendidikan berbasis teknologi akan menjadi perhatian," ungkapnya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai landasan pembangunan daerah. Dengan mayoritas penduduk bergantung pada sektor pertanian, DPRD menilai perlunya kebijakan yang mendukung hilirisasi produk pertanian melalui industri pengolahan. 

"Potensi lokal harus dioptimalkan...

Baca Selengkapnya