Proyek GOR Baru Situbondo Dapat Gugatan LPM PJK, Tim Kuasa Hukum Tergugat: Tuntutan Tidak Berdasar
Reporter
Wisnu Bangun Saputro
Editor
Nurlayla Ratri
11 - Mar - 2025, 03:58
JATIMTIMES - Lembaga Pergerakan Masyarakat Peduli Jasa Kontruksi (LPM PJK) melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Situbondo terkait kasus proses pengadaan barang dan/atau jasa kontruksi pembangunan GOR di Kecamatan Panarukan. Proyek tersebut memiliki pagu anggaran Rp 30,82 miliar dengan pendanaan memakai APBD Kabupaten Situbondo tahun 2024.
Tidak tanggung-tanggung, LPM PJK melayangkan gugatan untuk 5 tergugat yakni PPK Pembangunan GOR Dinas PUPP, Kepala Dinas PUPP, Bupati Situbondo, Sekretaris Daerah, dan Asisten Bidang Pembangunan.
Baca Juga : Entaskan Kemiskinan, Mas Dhito Berharap SMA Dharma Wanita Masuk Program Sekolah Rakyat
Tidak hanya 5 tergugat, dalam surat gugatan yang LPM PJK juga tertulis 6 turut tergugat. Yakni Inspektur Inspektorat Kabupaten Situbondo, Ketua Banggar DPRD Situbondo, Kepala BPKP Provinsi Jawa Timur, Kepala LKPP, Kepala LPJK Kementerian PUPR dan Daniel Agus Siekwandi selaku kontraktor PT Tentrem Karya Sentosa.
Dalam tuntutannya, LPM PJK menilai ada dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) secara bersama-sama dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam memenangkan proyek pembangunan GOR Baru di Kecamatan Panarukan Situbondo.
Gugatan yang dilakukan oleh LPM PJK saat ini telah melalui sidang ke-2 di PN Situbondo, Selasa (11/03/2025) yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.
Usai sidang tersebut, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau Mas Rio melalui kuasa hukumnya Eko K Kusumo menyatakan bahwa proyek pembangunan GOR di Panarukan bukanlah pada masa kepemimpinannya tetapi pada masa kepemimpinan Bupati sebelumnya.
“Pesan Bupati Mas Rio kepada saya selaku kuasa hukum, tidak ikut makan nangka tapi kena getahnya. Itu makanya menandakan bahwa pembangunan daerah pemerintahan itu sustainable berkelanjutan apa kebijakan yang dibuat akan berdampak di kemudian hari,” ujar Eko K Kusumo kepada JATIMTIMES.
“Sebagai kepala daerah karena jabatan Bupati, meski tidak tahu menahu perkara GOR Panarukan yang bukan domain/responsibility Bupati Terpilih, namun ikut digugat dalam perkara perdata ini. Mas Bupati akan hadapi sesuai proses hukum yang berlaku,” tambahnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Daniel Agus Siekwandi selaku Direktur PT Tentrem Karya Sentosa, Aman Al Muhtar yakin perkara yang digugat oleh LPM PJK tersebut tidak berdasar...
