Pansus LKPJ DPRD Jatim Tagih Bukti Nyata, Bukan Cuma Data di Atas Kertas

JATIMTIMES – DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2025 menegaskan bahwa evaluasi kinerja perangkat daerah tidak boleh terjebak pada formalitas laporan administratif semata. 

Pansus mendorong adanya refleksi kritis terhadap seluruh program kerja guna memastikan akuntabilitas publik dan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Pansus LKPJ, Khusnul Arif.

Baca Juga : Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang Lakukan Verifikasi Lahan Sawah, Batas Akhir Laporan Sampai 15 Mei

Untuk itu, pihaknya telah menggelar rapat kerja di Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang, Selasa (7/4/2026) kemarin. Khusnul Arif menyatakan, pihaknya melakukan pendalaman materi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat tersebut.

Ini penting dilakukan untuk membedah realitas di balik data pencapaian. Ia menilai, laporan yang disampaikan pemerintah provinsi selama ini cenderung hanya menonjolkan narasi keberhasilan tanpa mengevaluasi program yang meleset dari target.

"Pendalaman ini sangat penting karena kalau kita hanya mencermati LKPJ yang disampaikan, tentunya cenderung menonjolkan narasi keberhasilan. Namun belum secara memadai menyajikan evaluasi terhadap program atau kegiatan yang tidak mencapai target," ujar Khusnul, ketika dihubungi pada Rabu (8/4/2026).

Menurut legislator Fraksi Partai NasDem ini, penyampaian laporan pertanggungjawaban seharusnya tidak hanya berfokus pada capaian positif. Kejujuran terhadap kelemahan atau kegagalan program justru menjadi fondasi penting untuk melakukan perbaikan kebijakan di masa mendatang melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Padahal dalam prinsip akuntabilitas publik, penyampaian laporan pertanggungjawaban seharusnya tidak hanya berfokus pada capaian positif, tapi juga memuat refleksi kritis terhadap kelemahan yang ada sebagai dasar perbaikan kebijakan di kemudian hari," tegas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim itu.

Dalam rapat kerja maraton yang berlangsung di Bakorwil III Malang, Pansus membedah kinerja lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada sesi awal. Kelimanya adalah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Cipta Karya, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Evaluasi difokuskan pada tiga aspek utama: capaian program dan anggaran, penyelesaian masalah sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.

Baca Juga : Sarat Masalah Ekologis, Pakar Hukum Lingkungan Desak Pemkot Batu Hentikan Operasional Wisata Tak Ber-AMDAL

Lebih lanjut, Khusnul Arif menekankan bahwa pembangunan yang akuntabel bukan hanya ditunjukkan melalui angka-angka di atas kertas, melainkan melalui dampak yang dirasakan langsung oleh warga. "Bahwa pembangunan yang akuntabel bukan hanya ditunjukkan melalui capaian di atas kertas, tapi melalui manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat," jelasnya.

"Jadi kemarin pun ketika bicara apa yang sudah dikerjakan, kami coba menyandingkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan seberapa banyak ini manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas capaian program maupun kegiatan tersebut," sambung Khusnul.

Sebagai bentuk keseriusan dalam fungsi pengawasan, Pansus memperingatkan akan memanggil kembali dinas yang belum mampu menyajikan data secara lengkap dan transparan. Hal ini dilakukan agar rekomendasi akhir yang dijadwalkan pada 11 Mei mendatang benar-benar menjadi pijakan perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jatim.

"Ada potensi juga bilamana ini kita perlukan, dinas tersebut akan kita panggil kembali, kita undang kembali untuk pembahasan lebih lanjut terkait dengan kinerja yang sudah dilakukan pada tahun 2025 kemarin," pungkas Khusnul Arif.