Puguh DPRD Jatim Soroti Implementasi Program Sekolah Rakyat: Jangan Tumpang Tindih

JATIMTIMES - Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas berharap program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto memiliki tata kelola yang jelas. Sehingga program yang leading sector-nya  Kementerian Sosial tersebut tidak mengalami tumpang tindih dengan sekolah-sekolah yang sudah ada.

"Program ini sebenarnya memiliki tujuan yang baik, khususnya untuk masyarakat miskin ekstrem dan miskin di Jawa Timur. Tetapi yang perlu dicermati adalah bagaimana tata laksana dan tata kelola Sekolah Rakyat ini nantinya," ujar Puguh saat memberikan konfirmasinya kepada JatimTIMES, Kamis (6/3/2025).

Baca Juga : Warga Situbondo Sudah Bisa Gunakan Program Berantas untuk Berobat, Berikut Caranya

Disampaikan Puguh, angka kemiskinan di Jawa Timur mencapai kisaran 3,9 juta jiwa. Sehingga secara konsep, sejatinya program Sekolah Rakyat tersebut bagus untuk masyarakat Jawa Timur.

"Namun tata laksana dan tata kelolanya perlu dicermati supaya tidak berbenturan dengan sekolah-sekolah yang sudah berjalan dan menerima berbagai program dari pemerintah," imbuh Puguh.

Di sisi lain, Puguh juga turut menyoroti aspek implementasi program Sekolah Rakyat. Terutama terkait beban operasional dan alokasi anggaran.

"Perlu diperjelas, beban pelaksanaan Sekolah Rakyat ini ada di siapa? Apakah leading sectornya tetap di Kementerian Sosial atau ada peran dari APBD?" ungkap Puguh.

Kejelasan pelaksanaan dan anggaran tersebut, menurut Puguh, menjadi sangat penting sebelum program berjalan. "Sehingga jangan sampai ada irisan yang tidak jelas dengan SD, SMP, atau SMA yang sudah ada," ujarnya.

Menurut Puguh, saat ini sudah banyak sekolah dasar yang mengalami penggabungan atau merger. Kondisi tersebut disebabkan  sejumlah sekolah mengalami kekurangan murid.

"Jika Sekolah Rakyat tidak dikonsep dengan baik, dikhawatirkan malah menambah beban pendidikan di daerah," ungkapnya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya