Mas Ibin Dorong Pejabat Eselon IV Jadi Penggerak Reformasi Birokrasi

JATIMTIMES – Sebanyak 40 pejabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Kota Blitar resmi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XI Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin atau akrab disapa Mas Ibin, pada Kamis (10/7/2025) di Aula Wisma PKPRI Kota Blitar.

Dalam sambutannya, Mas Ibin menegaskan bahwa pelatihan kepemimpinan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan bagian penting dalam mencetak pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman. Ia menilai, pejabat pengawas hari ini dituntut lebih dari sekadar menjalankan tugas administratif.

Baca Juga : Bocoran iPhone 17 Pro, Punya Kamera Sepanjang Bodi

“Seorang pemimpin harus bertanggung jawab, inovatif dan responsif,” ujar Mas Ibin dalam arahannya. Ia menambahkan, di tengah percepatan teknologi dan perubahan dinamika sosial, birokrasi tidak bisa lagi bersandar pada pola kerja lama. Pemerintah, menurutnya, harus tampil sebagai institusi yang cepat, tepat, dan bisa diandalkan oleh masyarakat.

Mas Ibin juga menyampaikan harapannya agar para pejabat eselon IV yang mengikuti pelatihan ini berani mengambil peran sebagai agen perubahan di unit kerja masing-masing. Kreativitas dan keberanian, menurutnya, menjadi modal utama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung kepada publik.

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas ini digelar sebagai bagian dari kerja sama antara Pemerintah Kota Blitar dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Blitar, Kusno, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan program berjenjang yang telah memasuki angkatan ke-11.

“Pelatihan berlangsung sejak 28 Mei hingga 3 Oktober 2025 dan diikuti oleh sekitar 40 pejabat eselon IV dari berbagai OPD di lingkup Pemkot Blitar,” terang Kusno.

Selama pelatihan, para peserta akan mendapatkan materi kepemimpinan yang menyasar aspek manajerial, pengembangan sumber daya, manajemen perubahan, hingga kemampuan dalam menyelesaikan konflik di lingkungan kerja. Materi-materi tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan sekaligus pemimpin di unit kerjanya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya