Wali Kota Malang Tunggu Regulasi Teknis Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

JATIMTIMES - Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyatakan masih menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat untuk menindaklanjuti pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) nasional dan daerah yang tidak lagi dilaksanakan secara serentak. Pernyataan ini merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah.

Kendati putusan tersebut bersifat final dan mengikat, Wahyu menegaskan bahwa implementasi di tingkat daerah tak dapat dilakukan begitu saja. Artinya, masih harus menunggu petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian regulasi dari pemerintah pusat. 

Baca Juga : Incar Karier di Kejaksaan? PPPK 2025 Hanya Terima Pendaftaran Sampai 24 Juli, Jangan Sampai Kelewatan!

"Ya, kami tetap akan mengikuti karena ini sudah merupakan keputusan dari MK. Tetapi untuk teknisnya, petunjuk pelaksanaannya, dan tata caranya, kami akan menunggu dari pusat," kata Wahyu. 

Menurut Wahyu, pembahasan teknis pelaksanaan pemilu terpisah masih akan dilanjutkan di tingkat kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menilai bahwa pelaksanaan pemilu nasional dan daerah secara terpisah memerlukan dasar hukum baru yang jelas dan tegas.

"Kan harus ada revisi Undang-Undang terkait ini," tegas Wahyu yang juga kader Partai Gerindra ini.

Selain itu, ia juga mengaku masih belum dapat memberikan penilaian secara menyeluruh terkait efektivitas kebijakan tersebut. Apalagi sampai saat ini, evaluasi terhadap penyelenggadaan pemilu sebelumnya juga masih berlangsung di tingkat daerah. 

"Kami kan baru melaksanakan pemilu kemarin. Ya, nanti evaluasinya sambil berjalan," tegas Wahyu.

Namun dalam hal ini, ia meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tak mungkin sembarangan dalam memutuskan hal itu. Artinya, MK telah mempertimbangkan berbagai aspek untuk memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah. Seperti aspek hukum dan kondisi teknis di lapangan. 

"Pasti ada pertimbangan hukum, pertimbangan di lapangan yang memang pelaksanaan pemilu bisa diputuskan seperti itu," kata Wahyu.

Baca Juga : Baca Selengkapnya