Jatim Rawan Longsor dan Banjir Tahunan, DPRD Sebut Perlunya Terobosan di RPJMD

JATIMTIMES - DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) melalui Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menyoroti tingkat kerawanan bencana di Jatim. Sebagian besar daerah bahkan masuk tingkat rawan kategori tinggi untuk bencana tanah longsor dan banjir.

Anggota Pansus RPJMD DPRD Jatim Lilik Hendarwati menjelaskan, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 31 kabupaten/kota masuk kategori tinggi rawan tanah longsor. Adapun 7 kabupaten/kota berkategori sedang pada bencana tanah longsor. 

Baca Juga : Tebing Setinggi 8 Meter Longsor Rusak Rumah di Tirtoyudo

Sedangkan pada tingkat rawan bencana banjir, terdapat 26 kabupaten/kota masuk kategori sedang dan 12 kabupaten/kota masuk kategori tinggi. "Berdasarkan pengamatan Pansus, selama ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam RPJMD 2025-2029," ungkap Lilik.

Dengan kondisi ini, pihaknya meminta Pemprov Jatim merumuskan kebijakan terobosan dalam RPJMD yang bertujuan mempermudah dan mempercepat koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam tahapan pencegahan, penanganan maupun pemulihan pasca bencana.

Ia juga ingin ada penguatan sinergi program dan kegiatan, serta anggaran antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelesaian bencana tahunan. "Seperti banjir yang terjadi di daerah Lamongan, Sampang, dan sebagainya," lanjut legislator asal Dapil Surabaya ini.

Lilik menambahkan, Pansus juga ingin Indikator Kebencanaan masuk dalam Indikator Tujuan atau Sasaran RPJMD. Kemudian, menurutnya perlu penambahan strategi khusus penguatan koordinasi dan sinergi penanggulangan bencana tahunan antar-tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) secara terintegrasi dan responsif.

Pansus juga mendorong pembentukan Forum Penanggulangan Bencana Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota. Forum tersebut dibutuhkan sebagai wadah koordinatif dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor berbasis kewilayahan.

Baca Juga : Baca Selengkapnya