Potensi Tingkatkan Ekonomi Lokal, 18 Produk Jatim Terdaftar sebagai Indikasi Geografis
Reporter
Muhammad Choirul Anwar
Editor
A Yahya
27 - Jun - 2025, 06:46
JATIMTIMES - Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum (Kemenkum) Razilu menyebut, pelindungan Indikasi Geografis di Jawa Timur (Jatim) memiliki potensi luar biasa untuk meningkatkan ekonomi lokal. Saat ini, sudah 18 produk Jatim terdaftar sebagai Indikasi Geografis. “Jawa Timur saat ini memiliki 18 produk yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Namun kami yakin, potensi riilnya jauh lebih besar," kata Razilu dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).
Menurut data DJKI Kemenkum per 23 Juni 2025, kopi menjadi produk Indikasi Geografis teratas secara nasional, disusul tenun, beras, batik, dan garam tradisional. Jatim sendiri telah mendaftarkan produk seperti Kopi Arabika Java Ijen-Raung dari Bondowoso, Bandeng Asap Sidoarjo, hingga Batik Tulis Tenun Gedog dari Tuban.
Baca Juga : SMKN 1 Tulungagung Torehkan Berbagai Prestasi, Komitmen Nyata SMK Pertanian Unggulan di Kota Marmer
Diketahui, Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan asal suatu produk dari daerah tertentu, di mana reputasi, kualitas, dan karakteristik produk tersebut berkaitan erat dengan faktor geografis, baik alam maupun manusia, atau kombinasi keduanya.
Singkatnya, Indikasi Geografis adalah pengakuan terhadap produk khas suatu daerah. "Pelindungan Indikasi Geografis mampu meningkatkan nilai jual, membuka lapangan kerja, dan melestarikan budaya,” jelas Razilu.
Pemaparan tersebut turut disampaikannya dalam kegiatan promosi dan diseminasi Indikasi Geografis, yang berlangsung Kamis (26/6/2025), di Aula Raden Wijaya Kanwil Kemenkum Jatim. Kegiatan itu mengusung tema “Membangun Perekonomian Daerah Melalui Pelindungan Indikasi Geografis”.
Pada kesempatan tersebut, dua lokasi baru yakni Kampung Heritage Kajoetangan di Malang dan Sanggar Batik Gedog di Tuban juga resmi ditetapkan sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI). Razilu menegaskan bahwa DJKI akan terus mendorong sinergi lintas sektor untuk memperkuat sistem pelindungan kekayaan intelektual.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting,” ucapnya...
