Petani Blitar Menggugat: Tambang Pasir Mekanik di Kaliputih Harus Hengkang!

JATIMTIMES – Ratusan petani dari empat kecamatan di Kabupaten Blitar turun ke jalan. Dengan truk dan sepeda motor, mereka mendatangi lokasi tambang pasir mekanik di Kaliputih, Kecamatan Gandusari, Kamis (13/3/2025). Mereka menuntut satu hal: hentikan penambangan pasir mekanik yang mereka anggap merusak lahan pertanian dan mencemari sumber air.

Di bawah terik matahari, petani membentangkan spanduk dan poster bertuliskan protes keras. Orasi bergema, menuntut tambang pasir mekanik angkat kaki dari tanah mereka. "Air makin susut, tanah makin rusak! Mau makan apa kami kalau sawah kering?" teriak seorang petani dari atas truk.

Baca Juga : Pasar Murah Ramadan, Mbak Cicha: Semoga Bantu Warga Penuhi Kebutuhannya

Aksi ini dipicu oleh dampak pertambangan galian C yang dinilai merugikan sektor pertanian. Debit air menyusut drastis, sedimen mencemari irigasi, dan limbah tambang mengancam produktivitas sawah. Armuji, perwakilan petani, menegaskan bahwa kondisi ini tak bisa dibiarkan.

“Petani dari 21 desa sudah cukup bersabar. Pertambangan ini merugikan kami, baik dari segi air maupun tanah. Sudah saatnya dihentikan,” tegasnya.

Para petani tak hanya sekadar menuntut. Mereka ingin aktivitas penambangan di Kaliputih dikembalikan ke cara manual, bukan menggunakan alat berat yang dianggap semakin merusak lingkungan.

Aksi petani ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Ketegangan sempat terasa ketika perwakilan dari CV Barokah Sembilan Empat (BSE), pengelola tambang pasir mekanik, muncul di lokasi. Aditya Putra Mahardika, perwakilan perusahaan, berusaha menenangkan massa.

"Kami mendengar aspirasi petani dan warga. Saat ini, kami telah menghentikan manajemen lama yang mengelola tambang ini," ujar Aditya.

Namun, pernyataan itu tak cukup meredakan emosi petani. Mereka tetap menuntut penghentian total tambang mekanik. "Jangan hanya janji! Kami butuh bukti!" teriak seorang demonstran.

Aditya bersikeras bahwa aktivitas tambang CV BSE memiliki izin resmi. "Kami legal, ada aturannya. Kalau tidak punya izin, kami tak akan berani beroperasi," katanya. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya