Sosialisasi Pengisian LHKPN, BKD Jatim Ingatkan Ada Sanksi Jika Telat Lapor

JATIMTIMES - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (BKD Jatim) menggelar sosialisasi pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) melalui E-LHKPN bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, Rabu (12/3/2025).

Plt Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum (PKPH) ASN BKD Jatim Faristian Marga Narinta bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Ia mengingatkan, ASN yang ditetapkan sebagai Wajib Lapor LHKPN, harus menyampaikan pelaporan tepat waktu.

Baca Juga : Hingga Februari 2025, BI Malang Temukan 1.000 Lembar Uang Palsu

Jika terlambat, akan ada sanksi yang diberikan. Dijelaskannya, terdapat dua jenis penyampaian LHKPN, yakni periodik dan khusus. "Untuk periodik ini adalah selama menjabat satu tahun sekali, lapornya adalah 1 Januari sampai dengan 31 Maret," ungkap Rista, sapaan akrabnya. 

Sedangkan untuk jenis laporan khusus yaitu dilaksanakan pada pertama kali menjabat, berakhirnya masa jabatan, dan pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhir masa jabatan. Jangka waktunya adalah tiga bulan sejak diangkat atau sejak pensiun.

"Apabila terlambat atau memang tidak lapor, maka dalam satu bulan kemudian yaitu paling telat 30 April (untuk LHKPN periodik) itu akan diberikan surat peringatan. Jadi surat peringatan untuk segera melaporkan atau segera submit LHKPN-nya. Peringatannya kami buat dari Pak Sekda," tandasnya. 

Jika sudah diberi peringatan namun ASN tersebut masih telat melaporkan, maka akan ada sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemotongan tersebut berlaku sebesar 25 persen untuk keterlambatan satu bulan.

Bulan-bulan berikutnya jika masih belum menyampaikan laporan maka pemotongan TPP masing-masing 50 persen, 75 persen dan 100 persen pada keterlambatan empat bulan. "Jadi TPP-nya tidak ditahan, tapi langsung dipotong," tegas Rista.

Baca Juga : Baca Selengkapnya