Cegah Dokumen Palsu, Dispendukcapil Kabupaten Blitar Kawal Seleksi Administrasi Taruna Akpol

JATIMTIMES – Seleksi penerimaan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) 2025 resmi dibuka, memberi kesempatan bagi lulusan SMA dan MA untuk berkarier di kepolisian. Di Kabupaten Blitar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) turut dilibatkan dalam proses verifikasi administrasi guna memastikan keabsahan dokumen para pendaftar.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Blitar, Tunggul Adi Wibowo, menyampaikan bahwa tahun ini pihaknya bekerja sama dengan Polres Blitar dan Polres Blitar Kota dalam proses pengecekan dokumen kependudukan. Sinergi ini, menurutnya, bertujuan untuk memastikan data yang diajukan oleh para calon taruna valid dan terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan nasional.

Baca Juga : Pendaftaran UTBK SNBT 2025 Buka Hari Ini, Cek Cara Daftar dan Link Resminya

“Untuk tahun ini kami juga dilibatkan oleh Polres Blitar dan Polres Blitar Kota dalam proses verifikasi administrasi kependudukan bagi calon taruna, bintara, maupun tamtama,” ujarnya saat ditemui pada Selasa, 11 Maret 2025.

Dispendukcapil tidak bekerja sendiri. Lembaga ini juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dispendukcapil Kota Blitar, serta Kementerian Agama untuk memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan memenuhi syarat. Dalam prosesnya, mereka telah melakukan verifikasi terhadap ratusan pendaftar. “Untuk di wilayah hukum Polres Blitar saja, kemarin ada 150 berkas pelamar yang kami verifikasi,” jelas Tunggul.

Proses seleksi Akpol dikenal ketat dan berlapis. Dari tahap administrasi hingga tes fisik dan akademik, setiap calon harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Salah satu aspek krusial adalah keabsahan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran.

Menurut Tunggul, verifikasi ini dilakukan untuk menghindari adanya ketidaksesuaian data yang bisa berdampak pada status pendaftaran calon taruna. Dispendukcapil memastikan bahwa setiap informasi yang tertera dalam dokumen benar-benar valid dan sesuai dengan data kependudukan yang tersimpan di sistem nasional. “Intinya, kami memverifikasi data administrasi kependudukan agar dokumen yang digunakan sebagai syarat benar-benar sah dan terdaftar,” tambahnya...

Baca Selengkapnya