40 Sekolah Rakyat Akan Dibangun di Jatim, DPRD Ingatkan Pentingnya Inklusifitas dan Kualitas

JATIMTIMES - Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana mendukung langkah Pemprov Jatim yang mengajukan pembangunan 40 sekolah rakyat ke Kementerian Sosial RI. Kendati begitu, dia menyampaikan sejumlah poin yang perlu diperhatikan.

Menurutnya, program sekolah gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah positif. Ini juga selaras dengan upaya pengentasan kemiskinan yang senantiasa menjadi prinsip PDIP. “Program sekolah gratis ini sangat bagus, dan gayung bersambut dengan Ibu Gubernur," ungkapnya, Sabtu (8/3/2025).

Baca Juga : Lama Vakum, Ikadin Jatim Akan Gairahkan Kembali Advokat

Lebih lanjut, Bendahara DPD PDIP Jatim itu menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang dibangun. Dia mengingatkan, bahwa persiapan implementasi program harus dilakukan secara rinci dan dikelola dengan baik agar tujuan mulia tersebut dapat tercapai.

Menurutnya, sarana dan prasarana yang disediakan untuk sekolah rakyat gratis harus setara dengan sekolah pada umumnya. Sehingga anak-anak yang belajar di sana tidak dirugikan dari segi fasilitas pendidikan.

“Implementasi program ini harus dicermati, dipersiapkan, dan di-manage dengan baik. Tujuannya adalah agar pengentasan anak miskin melalui sekolah gratis ini tidak sekadar simbol, melainkan benar-benar memberikan akses pendidikan yang berkualitas dengan fasilitas yang setara,” tegas perempuan yang akrab disapa Bunda Renny itu.

Lebih lanjut, Renny mengemukakan bahwa kriteria penerima manfaat program ini perlu ditetapkan secara tegas. Ia menyatakan bahwa hanya anak-anak dari keluarga yang benar-benar tidak mampu atau tergolong miskin seharusnya mendapatkan fasilitas pendidikan gratis ini.

“Penting bagi kita memastikan bahwa yang mendapatkan manfaat dari program ini adalah anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Tidak semestinya anak-anak dari keluarga yang mampu ikut tercampur, karena ini akan mengaburkan tujuan utama program,” tuturnya.

Renny juga menyoroti aspek pembiayaan dan sarana penunjang program. Salah satu pertanyaan kritis yang dia angkat adalah mengenai sumber dana pendukung fasilitas dan operasional sekolah rakyat tersebut.

“Yang perlu juga dipertanyakan adalah, apakah sarana penunjang dan pembiayaan program ini akan di-handle sepenuhnya melalui APBN atau ada yang menjadi tanggung jawab daerah. Ini harus disiapkan dengan matang agar program ini tidak berakhir dengan masalah pendanaan di kemudian hari,” kata Renny...

Baca Selengkapnya