Puguh DPRD Jatim Desak Pemprov Ambil Langkah Konkret Tangani PHK di Jatim

JATIMTIMES - Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas mengungkap keprihatinannya atas adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat. Puguh turut mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur segera mengambil langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak PHK.

"Jika dampak PHK tidak segera di lantisipasi, bisa menjadi ancaman serius bagi perekonomian serta stabilitas sosial," ujar Puguh kepada JatimTIMES dalam konfirmasinya, Sabtu (8/3/2025).

Baca Juga : Ada 11 Hari Libur di Lebaran Idul Fitri 2025, Cek Tanggal Lengkapnya di Sini

Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, sepanjang tahun 2024 ada 8.394 pekerja di 21 kabupaten/kota di Jatim yang terkena PHK. "Bahkan, Jawa Timur menempati posisi kelima dengan angka PHK terbesar di Indonesia pada tahun 2024," ungkap Puguh.

Sementara itu, menurut informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini ada sekitar 60 perusahaan di Jawa Timur yang berencana melakukan PHK dalam waktu dekat. Sehingga, jika tidak segera diantisipasi, hal ini bisa menciptakan gelombang pengangguran baru yang berpotensi menimbulkan masalah sosial di daerah.

"Tentunya kita tidak ingin menghadapi bencana demografi berupa lonjakan pengangguran yang dapat berujung pada meningkatnya masalah sosial. Oleh karena itu, Pemprov Jatim harus bertindak cepat,” tegas Puguh.

Apalagi, lanjut Puguh, visi gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang baru dilantik ialah mengusung konsep "Gerbang Baru Nusantara". Yakni dengan tujuan meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja. Sementara di lapangan justru ancaman PHK semakin nyata.

"Ini menjadi fenomena paradoksal. Di satu sisi, pemerintah daerah menggaungkan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun, di sisi lain, justru banyak perusahaan yang merencanakan PHK. Hal ini harus disikapi dengan serius,” ujarnya.

Mengenai hal itu, Puguh turut mendorong Pemprov Jatim melalui Disnakertrans segera melakukan langkah preventif guna mengatasi ancaman PHK. Puguh meminta adanya kebijakan konkret yang dapat menjadi solusi nyata bagi para pekerja yang terdampak.

Baca Juga : Baca Selengkapnya