Bertemu Ditjen Bina Marga, Wali Kota Malang Dorong Solusi Banjir hingga Jembatan Rawan

JATIMTIMES - Persoalan banjir, kemacetan, hingga jembatan rawan di Kota Malang tak lagi sekadar dibahas di tingkat lokal. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kini membawa langsung sederet pekerjaan rumah infrastruktur itu ke meja pemerintah pusat.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama jajaran terkait melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI di Jakarta, beberapa waktu lalu. Kunjungan ini menjadi upaya mencari jalan keluar atas persoalan infrastruktur strategis yang sebagian kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat.

Baca Juga : Daftar Lengkap 14 Zona Megathrust Indonesia, BMKG Ingatkan Potensi Gempa Besar

Sejumlah isu krusial dibedah dalam pertemuan tersebut. Mulai dari banjir yang kerap melanda beberapa kawasan, kondisi jembatan dan fly over, hingga kemacetan lalu lintas yang semakin kompleks di sejumlah titik Kota Malang.

Wahyu menegaskan, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting karena tidak semua infrastruktur berada dalam kendali pemerintah daerah. Jalan nasional, jembatan, sempadan sungai, hingga alur sungai merupakan bagian dari kewenangan pusat yang berdampak langsung pada kondisi kota.

“Mengapa ini perlu kami konsultasikan? Karena ada beberapa infrastruktur yang bukan menjadi kewenangan Kota Malang. Dari hasil mitigasi kami, banyak perubahan infrastruktur yang kemudian berdampak pada banjir dan kemacetan,” ujar Wahyu.

Wahyu juga tak menampik bahwa keterbatasan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan tersendiri dalam menangani persoalan infrastruktur secara komprehensif. “Dengan kondisi anggaran daerah yang terbatas, kami tentu membutuhkan sinergi dan dukungan dari pemerintah pusat, terutama untuk infrastruktur strategis dan lintas kewenangan,” imbuhnya.

Menanggapi paparan tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar menyatakan bahwa tingkat urgensi akan menjadi perhatian utama pemerintah pusat. Selanjutnya, Ditjen Bina Marga akan melakukan identifikasi lebih mendalam, termasuk memastikan status kewenangan infrastruktur yang dibahas.

Roy mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev), banjir di sejumlah wilayah umumnya dipicu oleh persoalan klasik seperti sampah, sedimentasi, hingga sistem drainase yang tidak berfungsi optimal.

Baca Juga : Inspirasi Interior Natal: Lampu Gantung LED Graha Bangunan Blitar Jadi Focal Point Ruangan

Dalam pertemuan itu, Roy juga memberi perhatian khusus pada kondisi Jembatan Muharto Barat. Jembatan tersebut dinilai rentan secara konstruksi dan memiliki peran strategis sebagai penghubung kawasan logistik di Kota Malang.

“Jembatan ini punya nilai strategis karena mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi. Tentu perlu penanganan yang tepat,” ucap Roy.

Melalui kunjungan kerja ini, Pemkot Malang berharap ada tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat agar persoalan infrastruktur yang selama ini membayangi aktivitas warga dapat ditangani secara berkelanjutan.