DPRD Jatim Dorong Belanja Daerah 2026 Fokus ke Infrastruktur yang Berdampak Nyata

JATIMTIMES - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyetujui alokasi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp27,21 triliun. Legislatif mendorong anggaran tersebut difokuskan pada belanja infrastruktur yang berdampak nyata. 

Demikian ditegaskan juru bicara (jubir) Banggar DPRD Jatim Erick Komala. Ia menilai bahwa belanja daerah dalam APBD 2026 menunjukkan tren yang tidak menggembirakan. Proyeksi belanja daerah tahun 2026 diperkirakan tumbuh negatif sebesar 17,5 persen dibandingkan dengan APBD Perubahan 2025, atau berkurang sekitar Rp5,77 triliun.

Baca Juga : Pelantikan JPT Pratama: DPRD dan Bupati Blitar Sepakat Perkuat Birokrasi Berintegritas

"Bahkan, apabila dibandingkan dengan realisasi APBD tahun 2024, penurunannya lebih dalam lagi, mencapai 21 persen atau sekitar Rp7,3 triliun. Kondisi ini tentu menjadi tantangan yang tidak ringan bagi Pemprov Jatim," urainya.

Ia menyatakan bahwa beberapa aspek dalam perencanaan anggaran yang memerlukan perhatian serius dalam implementasi APBD 2026 nantinya.

Ia menyoroti penurunan dana transfer ke daerah (TKD), khususnya pada komponen Dana Transfer Umum (DAU) sebagai sumber utama untuk belanja wajib atau rutin. Kondisi tersebut menurutnya secara normatif mengurangi kemampuan daerah dalam membiayai belanja pegawai dan operasional dasar Pemprov Jatim.

"Besarnya porsi Belanja Operasi dalam Rancangan APBD Tahun 2026 yang mencapai 75 persen dari total belanja daerah, dalam pandangan Badan Anggaran, semestinya menjadi perhatian Pemprov Jatim atas problematika inefisiensi struktural dalam penganggaran. Hal ini tentu bagi Badan Anggaran dipahami terutama pada proyeksi keterpenuhan alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN," tandasnya. 

Sedangkan Belanja Modal pada proyeksi RAPBD 2026 justru mengalami penurunan signifikan sebesar 49 persen. 

"Menipisnya alokasi belanja modal yang hanya 5 persen dari total proyeksi belanja daerah tahun 2026 ini hendaknya semakin mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar fokus pada proyek infrastruktur yang memberikan hasil nyata terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi," tandas Erick Komala. 

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2026, harus tetap dipastikan ketercapaian peningkatan target kinerja infrastruktur perbaikan jalan dan jembatan. Terutama di wilayah tapal kuda, Madura, dan Mataraman yang masih memiliki kondisi jalan rusak berat.

"Selain itu, tidak kalah pentingnya rehabilitasi jaringan irigasi, pelabuhan, pasar, dan sarana pendidikan maupun kesehatan," ucap anggota Fraksi PPP-PSI DPRD Jatim itu.

Baca Juga : Pemkab Malang Wujudkan Pengelolaan PJU Terpadu, Pastikan Sesuai Kewenangan Tiap Perangkat Daerah

Lebih jauh, ia menekankan meski di satu sisi, kemampuan fiskal mengalami penurunan yang signifikan, namun target dan capaian kinerja pembangunan daerah tetap harus mengacu pada arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan.

"Diperlukan komitmen bersama untuk bekerja lebih fokus, efektif, dan produktif dalam mengelola APBD Jawa Timur. Momentum ini seharusnya menjadi dorongan untuk memperkuat disiplin fiskal, meningkatkan efisiensi, dan menegaskan kembali orientasi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif," paparnya.

Banggar juga merekomendasikan eksekutif untuk melaksanakan langkah-langkah strategis mengantisipasi penurunan kapasitas fiskal di tahun 2026. Salah satunya melakukan audit program 2026 secara berkelanjutan

"Dengan mengidentifikasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan atau proyek-proyek yang dapat dilakukan efisiensi atau realokasi demi meningkatkan efektifitas pendanaan kegiatan yang mendukung langsung capaian target Indikator Kinerja Utama Pembangunan Tahun 2026," ucapnya.

Banggar juga meminta eksekutif meminimalisir pengurangan pada belanja yang langsung mempengaruhi target peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). "Khususnya anggaran afirmasi keluarga tidak mampu, seperti Beasiswa, Program Putri Jawara, KIP Jawara, dan bantuan rumah layak huni," pungkasnya.