Paradoks Panggung Abadi: Ketika Dunia Belajar Wayang, Kita Justru Alpa

oleh Bachtiar Djanan, Wakil Ketua Perkumpulan Hidora (Hiduplah Indonesia Raya), lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang riset dan pelestarian budaya melalui aktivitas pemberdayaan masyarakat

JATIMTIMES - Kemarin, tanggal 7 November, setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Wayang Nasional, yang seharusnya menjadi perayaan kebanggaan kolektif bangsa. Dua dekade yang lalu, pada tanggal 7 November 2003, UNESCO menetapkan Wayang Indonesia sebagai Mahakarya Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan (Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity.

Baca Juga : Mahasiswa BSA UIN Malang Lahirkan Empat Buku Kreatif Bernuansa Gen Z dan Nilai Keislaman

Penetapan tersebut merupakan pengakuan dunia atas kedalaman falsafah, estetika, dan nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Sejak itu, Wayang tidak hanya menjadi simbol identitas kultural Indonesia, tetapi juga bukti bahwa peradaban Nusantara pernah melahirkan sistem pengetahuan yang utuh: seni, etika, dan filosofi hidup yang berpadu dalam satu kelir.

Namun di tengah tepuk tangan dunia untuk Wayang dan Gamelan, realitanya panggung budaya kita justru semakin sepi. Di saat kampus-kampus luar negeri mengajarkan filosofi Wayang dan menabuh Gamelan dalam kelas akademik, minat masyarakat Indonesia terhadap dua warisan agung ini kian menurun.

Wayang dan Gamelan—dua mahakarya lahir dari rahim Nusantara—kini justru menemukan rumah baru di luar negeri. Mereka bukan hanya dikagumi, tetapi juga dikembangkan secara sistematis, sementara di tanah asalnya sering kali hanya dipanggungkan untuk ritual atau seremonial.

Dunia yang Riuh oleh Tabuhan Gamelan

Data menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Di Amerika Serikat terdapat sekitar 170 kelompok gamelan, dengan 130 di antaranya masih aktif, dan lebih dari 60 persen berafiliasi dengan universitas seperti UCLA dan Wesleyan. 

Di Inggris, jumlah kelompok gamelan mencapai lebih dari 100, bahkan London saja memiliki sekitar 140 grup aktif. Di Jerman, München dikenal sebagai “Kota Gamelan Eropa” karena dukungan institusional yang kuat terhadap pelatihan dan konser gamelan.

Gamelan juga digunakan sebagai media riset lintas disiplin—dari studi musik hingga akustika dan antropologi. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana dunia menempatkan gamelan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan modern, bukan sekadar seni etnik eksotis.

Di Indonesia, geliat semacam itu masih terbatas. Festival Gamelan 2024 di Universitas Gadjah Mada hanya mampu menghimpun 47 kelompok dari Yogyakarta. Angka itu menandakan masih kuatnya komunitas lokal, tetapi sekaligus memperlihatkan betapa sempitnya lingkaran aktif jika dibandingkan dengan ratusan kampus yang kita miliki.

Fenomena serupa terjadi pada Wayang. Di University of California, Berkeley, pertunjukan Wayang Kulit digelar rutin dengan narasi berbahasa Inggris dan subtitle multibahasa. Bahkan di San Francisco muncul dalang asing yang menguasai Wayang Golek, menandakan ilmu pedalangan telah menyeberangi batas bahasa dan bangsa.

Sementara itu, di tanah air, pertunjukan Wayang justru makin jarang diadakan. Wayang Orang Sriwedari di Surakarta—ikon pertunjukan klasik yang telah berusia hampir seabad—hanya menggelar sekitar 20 pertunjukan per bulan, sebagian besar untuk audiens lokal yang menua.

Krisis Regenerasi dan Sindrom “Taken for Granted”

Kita sering merasa Wayang dan Gamelan aman karena sudah tercatat sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO. Padahal pengakuan itu bukan jaminan keberlanjutan. Banyak sekolah seni mengaku kesulitan merekrut mahasiswa baru untuk jurusan pedalangan dan karawitan. Di beberapa kota, jumlah murid sanggar karawitan menurun hingga 40 persen dalam lima tahun terakhir.

Sebaliknya, di Selandia Baru dan Australia, Wayang dan Gamelan masuk ke kurikulum sekolah dasar sebagai media pembelajaran karakter dan kerja sama. Di sana, seni tradisi dianggap relevan, sementara di Indonesia, pelajaran seni masih diperlakukan sebagai pelengkap. Wayang dipelajari sebagai sejarah, bukan sebagai ilmu yang hidup.

Kegagalan kita ada pada transmisi kultural. Seni tradisi tidak diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan secara kreatif. Kurikulum yang kaku membuat Wayang dan Gamelan teralienasi dari generasi muda yang tumbuh dalam dunia digital dan visual.

Ketimpangan Ekonomi dan “Brain Drain” Seni

Krisis minat juga dipicu oleh ketimpangan ekonomi. Profesi dalang dan niyaga sering hidup dalam ketidakpastian. Sebuah pertunjukan Wayang Kulit membutuhkan 100 hingga 500 boneka wayang, namun honor dalang kerap tak mencapai setengah upah minimum regional.

Bandingkan dengan seniman Indonesia di luar negeri yang menjadi dosen tetap atau visiting professor di universitas ternama, menerima gaji layak dan fasilitas riset. Inilah bentuk brain drain seni yang menyedihkan: para pelestari budaya terbaik kita justru mengajar mahasiswa asing. Mereka tidak berhenti mencintai tanah air—kita saja yang gagal menyediakan ruang yang adil bagi profesi seni.

Dilema Inovasi dan Bayang-Bayang “Pakem”

Wayang dan Gamelan di Indonesia juga terbelenggu oleh ketakutan untuk berinovasi. Banyak seniman muda yang ingin bereksperimen dengan musik elektronik atau tema kontemporer, tetapi khawatir dianggap melanggar pakem. Akibatnya, tradisi stagnan di bawah beban kesakralan yang berlebihan.

Sebaliknya, di luar negeri, Wayang bebas berevolusi. Di London dan Berlin, Wayang digarap dengan tema feminisme dan lingkungan hidup, dikombinasikan dengan orkestra Barat. Di tangan orang lain, tradisi yang sama justru hidup kembali dengan bentuk yang segar.

Baca Juga : IPNU Banyuwangi Prihatin Hilangnya Ruang Aman Bagi Pelajar di Sekolah Sikapi Tragedi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Kebebasan bereksperimen inilah yang menjaga daya hidup Wayang dan Gamelan di mata global, sementara di sini kita lebih sering memperdebatkan batas antara “menghormati tradisi” dan “menghidupkannya kembali”.

Membangun Ulang Ekosistem Kebudayaan

Jika kita sungguh ingin Wayang dan Gamelan kembali berdenyut di tanah air, maka kebijakan kebudayaan harus beranjak dari retorika menuju strategi. Empat pilar dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan—pelindungan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan—harus berjalan beriringan.

Pada aspek pembinaan, seni perlu hadir dalam kurikulum sebagai media berpikir kreatif. Bayangkan jika pelajaran fisika mengulas akustika Gamelan, atau kelas bahasa membedah narasi Wayang sebagai bentuk storytelling. Di sana seni tidak lagi terpinggirkan, melainkan menjadi pintu menuju ilmu pengetahuan.

Pada aspek pemanfaatan, pemerintah harus menciptakan skema insentif bagi pekerja seni: jaminan sosial, upah minimal layak, dan peluang residensi. Ketika ekonomi seni menjadi layak, regenerasi akan terjadi alami.

Pada aspek pengembangan, sudah waktunya negara mendirikan laboratorium seni modern yang menjembatani Wayang dan Gamelan dengan teknologi—dari virtual reality hingga digital mapping. Sedangkan dalam pelindungan, setiap gaya lokal Wayang dan Gamelan perlu didokumentasikan secara digital agar tak lenyap bersama para maestro tua yang wafat satu per satu.

Penutup: Saatnya Kembali ke Rumah

Di Bali saja, terdapat lebih dari 30.000 set gamelan gong kebyar yang tersebar di banjar-banjar. Jumlah yang mengesankan, namun tidak menjamin regenerasi berjalan baik. Akar budaya ini masih kuat, tetapi tanpa air berupa pendidikan dan kesejahteraan, akar itu bisa mengering pelan-pelan.

Hari Wayang Nasional seharusnya menjadi momentum refleksi: apakah kita benar-benar mencintai warisan ini, atau hanya mengaguminya dari jauh? Dunia telah membuktikan bahwa Wayang dan Gamelan relevan dengan masa kini. Kini giliran kita yang harus memastikan keduanya tetap hidup di tanah sendiri—bukan sekadar dikenang di museum atau di laman UNESCO.

Jika kita terus lalai, kelir Wayang akan terus bersinar di panggung dunia tanpa dalang dari Indonesia. Maka sebelum cermin kebudayaan itu diambil orang lain, marilah kita rawat kembali pantulannya di negeri sendiri.