KUA-PPAS 2026 Kota Batu Disetujui, Rencana Belanja Rp1,18 Triliun

JATIMTIMES - Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 telah resmi disepakati Pemkot Batu dan DPRD Kota Batu di ruang rapat paripurna DPRD Kota Batu. 

Dalam kesepakatan itu, rencana belanja daerah mencapai Rp1,18 triliun. Sedangkan pendapatan asli daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,11 triliun. Artinya, terdapat defisit sekitar Rp75 miliar. Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan daerah agar APBD tetap seimbang.

Baca Juga : Kota Malang Siapkan Roadmap 2035: Investasi Harus Sejalan dengan Perlindungan Pekerja

Wali Kota Batu Nurochman menegaskan, KUA-PPAS 2026 akan menjadi dasar penyusunan APBD tahun depan agar pembangunan berjalan tepat sasaran. Pada 2026 mendatang, fokusnya adalah program prioritas untuk masyarakat.

Bagi Nurochman, kesepakatan ini bukan sekadar dokumen, tapi pedoman untuk menentukan arah pembangunan Kota Batu. Nurochman ingin program yang telah dirancang berdampak positif langsung kepada masyarakat. “Harapannya, semua program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Nurochman.

Ada tujuh poim program prioritas yang masuk dalam anggaran tahun 2026. Antara lain pembangunan unit pelayanan kesehatan hingga tingkat desa dan kelurahan. Lalu program mencetak seribu sarjana bagi warga Kota Batu.

Kemudian peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik keagamaan. Ada juga pengelolaan sampah. Selanjutnya pembangunan infrastruktur jalan dan pedestrian. Pembangunan laboratorium kultur jaringan serta pembangunan Sport Center Stadion Gelora Brantas dan gedung DPRD Kota Batu.

Baca Juga : Beredar Isu Pergantian Kapolri, Surpres dari Presiden Prabowo Sudah Dikirim ke DPR?

Nurochman berharap anggaran tahun 2026 bisa lebih proporsional, partisipatif, dan akuntabel. “Semoga langkah ini membawa Kota Batu semakin maju, sejahtera, dan siap menyongsong Generasi Emas 2045,” kata Nurochman.

Fraksi-fraksi DPRD dalam pandangannya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Mereka juga mendorong agar kebijakan yang disusun berpihak kepada masyarakat, memberi ruang bagi UMKM, menjaga estetika kota, serta memperketat pengawasan agar program berjalan sesuai aturan.