Dukung Sekolah Gratis, Pemkot Blitar Siap Sinkronkan Program dengan Pusat

JATIMTIMES – Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pendidikan menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan penggratisan biaya pendidikan di sekolah negeri dan swasta jenjang SD hingga SMP. 

Meski demikian, hingga awal Juli 2025, pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis resmi dari Kementerian Pendidikan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

Baca Juga : Menulis Jawa, Melawan Kolonial: Kiprah Carl Friedrich Winter dalam Lembar Koran Bromartani

Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Alinurdin, menegaskan bahwa pihaknya tidak gegabah dalam menyikapi putusan tersebut. Ia menyampaikan bahwa Pemkot Blitar sangat menghormati keputusan MK yang dibacakan pada 27 Mei 2025 lalu, namun pelaksanaannya harus didasarkan pada aturan dan regulasi turunan dari pemerintah pusat.

“Sampai sekarang, kami masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Kementerian Dikdasmen terkait pelaksanaan teknis dari putusan tersebut. Kami ingin semua berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Dindin, Selasa (1/7/2025).

Meski menunggu arahan pusat, Dindin menyampaikan bahwa prinsip pendidikan gratis sejatinya sudah lama diterapkan di Kota Blitar. Pemerintah kota, melalui APBD, telah menggulirkan bantuan pembiayaan pendidikan untuk seluruh warga, baik yang bersekolah di lembaga negeri maupun swasta.

“Program sekolah gratis sudah kami jalankan beberapa tahun terakhir. Setiap sekolah menerima dana bantuan dari Pemkot untuk menutup biaya operasional yang sebelumnya ditanggung oleh orang tua siswa,” jelasnya.

Program bantuan pembiayaan dari Pemkot ini, kata Dindin, berdiri di luar skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Namun secara fungsi, keduanya memiliki tujuan serupa, yakni memastikan kelangsungan kegiatan belajar mengajar tanpa mengorbankan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat.

“Bantuan dari Pemkot berfungsi mendukung kegiatan sekolah seperti BOS, tapi bersumber dari keuangan daerah. Ini bukti nyata komitmen Kota Blitar dalam menjamin hak pendidikan warganya,” ujarnya.

Putusan MK sendiri merupakan angin segar bagi penguatan kebijakan pendidikan gratis di seluruh Indonesia...

Baca Selengkapnya