Lengkapi Data Sosial Ekonomi Warga Kota Kediri, Puluhan Petugas Terjun Lapangan Lakukan Ground Check

JATIMTIMES - Guna memperoleh Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat serta untuk melengkapi isian variabel sebagai dasar pemeringkatan, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Sosial turun lapangan melakukan ground check, Selasa (11/3/25). 

Menurut Paulus Luhur Budi, kepala Dinas Sosial Kota Kediri, penggunaan DTSEN berawal dari penggabungan beberapa data yang berasal dari beberapa kementerian, seperti: Data hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari BPS RI, Data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. 

Baca Juga : Penataan Jalur Pedestrian di Kawasan Stasiun Kediri, Mbak Vinanda: Pertimbangkan Dampak Sosial dan Ekonomi Warga

“DTSEN sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 digunakan untuk pengentasan fakir miskin sekaligus pemberdayaan secara nasional, termasuk di dalamnya sebagai data acuan pemberian bansos,” jelasnya. 

DTSEN tidaklah sama dengan DTKS. Apabila DTKS berisi data warga miskin dan rentan miskin saja, DTSEN berisi data seluruh penduduk Indonesia, mulai dari miskin ekstrem sampai dengan kaya sesuai dengan peringkatnya.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama satu bulan sejak awal Maret ini, petugas yang terdiri dari pendamping PKH tersebut melakukan verifikasi ulang terhadap DTSEN yang belum valid maupun belum lengkap. 

“Ada 29 orang petugas yang sampai saat ini sudah berhasil memverifikasi 30-40% karena metodenya harus berdasarkan KTP dan alamat domisili,” ucapnya.

Ia menambahkan, jumlah total DTSEN Kota Kediri sebanyak 294.463 jiwa. Dan 10.491 jiwa di antaranya datanya belum lengkap sehingga perlu dilakukan ground check dan hasilnya langsung di-input ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (SIKSMA).

Perlu ditekankan bahwa ground check ini hanya untuk melengkapi data, bukan untuk pendataan calon penerima bantuan sosial. “Yang perlu disiapkan saat petugas datang ialah identitas diri (KTP, KK) dan masyarakat wajib memberikan keterangan sesuai dengan keadaan faktual. Apabila terjadi kesalahan data, langsung menghubungi petugas ground check ataupun lewat kelurahan setempat,” ucap Paulus.

Baca Juga : Baca Selengkapnya