Birokrasi Semu Jadi Alasan Fraksi NasDem-PSI Abstain: APBD Belum Jadi Solusi Masalah Kota Malang

JATIMTIMES - Sikap abstain Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang terhadap persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 bukan sekadar keputusan politik. Fraksi tersebut menilai tata kelola Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih terjebak dalam praktik "birokrasi semu" yang lebih menonjolkan aspek administratif daripada penyelesaian persoalan masyarakat.

Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, mengatakan istilah shadow pseudo bureaucracy atau birokrasi semu sengaja ditampilkan dalam paparannya saat rapat paripurna. Menurutnya, istilah itu lahir setelah fraksinya mengkaji perjalanan APBD, dokumen perencanaan daerah, hingga pola komunikasi antara eksekutif dengan DPRD.

Baca Juga : Tanda Tangani Kesepakatan, Gus Fawait Ajak IKA Unair Jember Bersinergi Entaskan Kemiskinan dan Stunting

"Pesan dalam paripurna tersebut dengan lima fraksi yang bersikap abstain itu kami gambarkan sebagai shadow pseudo bureaucracy atau birokrasi semu," ujar Dito.

Dito menjelaskan, secara struktur birokrasi Pemkot Malang memang terlihat berjalan sesuai prosedur. Namun, menurutnya, hasil akhirnya tidak mencerminkan efektivitas pemerintahan sebagaimana konsep birokrasi yang ideal.

Ia mencontohkan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai 11,9 persen atau tertinggi dibanding sejumlah kota lain seperti Surabaya, Semarang, Surakarta, dan Bandung. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator bahwa perencanaan anggaran belum presisi.

"Secara administrasi mungkin baik, tetapi tidak baik dari sisi output dan outcome. APBD belum berdampak pada penyelesaian persoalan banjir, kemacetan, persoalan sosial, hingga PSU. Artinya APBD belum solutif terhadap masalah masyarakat," tegasnya.

Menurut Dito, berbagai catatan kritis yang disampaikan fraksi-fraksi dalam paripurna juga memperlihatkan bahwa sebagian besar APBD masih terserap untuk membiayai operasional birokrasi, mulai belanja pegawai hingga kebutuhan operasional pemerintahan.

Sebaliknya, sejumlah sektor yang dinilai menyentuh kebutuhan masyarakat justru memiliki tingkat serapan rendah. Ia mencontohkan anggaran penanganan ketenagakerjaan dan pelatihan kerja yang minim terserap, padahal angka pengangguran terbuka masih menjadi persoalan.

Ia juga menyoroti rendahnya serapan anggaran penegakan peraturan daerah di tengah masih maraknya pelanggaran, mulai bangunan tanpa izin, parkir, hingga persoalan perizinan usaha dan lingkungan.

"Itu menjadi anomali. Banyak pelanggaran perda, tetapi serapan anggaran penegakannya justru sangat rendah," katanya.

Baca Juga : 5 Rekomendasi Kulkas LG Terbaru di Blibli

Selain itu, Dito mengkritik belum terisinya sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkot Malang. Menurutnya, kekosongan jabatan yang berlangsung sejak tahun lalu turut berkontribusi terhadap membengkaknya SILPA belanja pegawai.

"Belanja pegawai yang menjadi SILPA lebih dari Rp100 miliar. Di saat masyarakat membutuhkan solusi, justru ada anggaran besar yang tidak termanfaatkan karena banyak jabatan kosong yang tidak segera diisi. Ini juga anomali," ujarnya.

Dito menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola pemerintahan, terlebih Wali Kota Malang memiliki latar belakang sebagai birokrat. Ia berharap komunikasi antara eksekutif dan DPRD juga diperbaiki karena keduanya merupakan penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Atas berbagai persoalan tersebut, Fraksi NasDem-PSI akhirnya memilih abstain dalam pengambilan keputusan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

"Fakta empiris menunjukkan ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi. Serapan anggaran tidak maksimal, SILPA terlalu besar, penegakan perda belum optimal, sementara banyak persoalan masyarakat belum terselesaikan. Bagi kami, APBD belum berdampak, belum produktif, dan belum menjadi problem solver bagi persoalan Kota Malang," pungkasnya.