Kolaborasi Tanpa Sekat, Wakil Wali Kota Malang Dorong Fraksi NasDem-PSI Jadi Corong Utama Masyarakat

JATIMTIMES - Soliditas lintas partai di DPRD Kota Malang kembali ditegaskan. Fraksi NasDem-PSI didorong tak sekadar kompak secara internal, tetapi benar-benar menjadi penyambung suara masyarakat dalam setiap kebijakan daerah.

Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menyebut hubungan antara Partai NasDem dan PSI di Kota Malang berjalan kondusif. Ia mengaku bangga dengan kolaborasi yang terjalin selama ini.

Baca Juga : Mengukir Kebaikan di Bulan Ramadan, Mbak Wali Ajak PKK Perkuat Peran Keluarga

“Secara pribadi saya sangat bangga dan bahagia bisa berkolaborasi. Rekan-rekan PSI selama ini luar biasa dalam kinerja,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Menurut Dito, kekompakan tersebut menjadi modal penting dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ia menilai fraksi gabungan ini telah mendapat kepercayaan dari rekan-rekan sejawat di DPRD untuk ikut mewarnai berbagai agenda strategis dewan sepanjang 2025.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kolaborasi tidak boleh berhenti pada simbol koalisi semata. Ke depan, komunikasi antara fraksi dan struktur partai harus semakin diperkuat agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin kolaborasi antara fraksi dan partai semakin erat. Bagaimanapun, ini juga menjadi etalase partai dalam menunjukkan kualitas kerja,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menilai momentum ini penting untuk memperkuat visi dan misi pembangunan daerah. Ia mengingatkan bahwa dalam konteks pemerintahan daerah, legislatif dan eksekutif merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

“Kolaborasi menjadi penting, masukan dari lintas partai sangat dibutuhkan. Meski beda partai, di legislatif itu satu kesatuan,” jelasnya.

Baca Juga : Kabid Pendma Jatim Ingatkan Bahaya Human Error dalam Pengelolaan Data Madrasah

Ali menekankan, yang terpenting adalah bagaimana Fraksi NasDem-PSI benar-benar menyuarakan aspirasi masyarakat, bukan hanya aktif dalam forum resmi seperti rapat paripurna.

“Tidak harus hanya di ruang paripurna. Masukan bisa disampaikan tertulis, sehingga bisa menjadi pedoman, terutama sebagai analisa kebutuhan berbasis aspirasi masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar dinamika politik di tingkat pusat tidak sampai memengaruhi keharmonisan di daerah. Menurutnya, perbedaan bendera partai tidak boleh menjadi penghalang komunikasi di dalam satu rumah fraksi.

“Jangan sampai sudah satu rumah fraksi, justru ada perbedaan hanya karena bendera partai. Setidaknya harus ada pertemuan rutin, tidak harus selalu bicara kepentingan politik,” pungkasnya.